HUBUNGAN HUKUM,PEMERINTAH DAN NEGARA

Hubungan antara Hukum, Negara dan Pemerintah

Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannyabaik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Pemerintah

pemerintah adalah sebagian atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk pemerintah, atau lebih simple lagi pemerintah adalah sekelompok orang yang memberikan pemerintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada pula yang mendefinisikan sebagai lembaga-lembaga atu badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melakasanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Contohnya : Camat,lurah,PNS dll

Hubungan antara hukum dan negara.

Diantara para sarjana ada dua pendapat tentang hubungan hukum dengan

Negara itu. Sebagain ada yang membedakan antara hukum dengan Negara itu, dan

ada pula yang menyamakannya. Yang mengidentikkan Negara dengan hukum itu

ialah Kelsen. Kelsen mengakui bahwa Negara terikat kepada hukum, namun tatanan

Negara dan tatanan hukum itu sama, hanya Negara adalah system norma-norma.

Menurut Kelsen, Negara ialah kerukunan yang telah ditatan (Zwangs ordnung),

tatanan yang dipertahankan oleh paksakan, dimana terdapak hak memerintah dan

kewajiban menurut, sehingga dengan demikian ia berkesimpulan bahwa Negara dan

hukum adalah sama. Menurut Kelsen, kalau Negara telah dipandang sebagai kesatuan

tatana-tatanan, maka tidak terdapat kemungkinan lain untuk membedakannya dengan

hukum. Negara dan hukum termasuk dlam katagori yang sama, yaitu “tatanan

normative”. Wujud norma hukum dilihat dalam sifatpaksa itu, maka secara sama

hukum dan Negara adalah tatanan-tatanan paksa dalam arti system norma-norma

yang mengatur secara paksa. Arti kata tujuan negara berakhir pada definisi hukum.

Adlah picik apabila kita memandang alat-alat paksaan dan kekuasaan Negara itu

sebagai barangbarang nyata seperti senjata, benteng, alat-alat produksi dan

sebagainya, seperti yang dikatakan Lassale : “Negara adalah meriam-meriam dan

bayonet-bayonet tentara, kelewang-kelewang dan revolver-revolver polisi. Menurut

Kelsen, semua itu adalah barang-barang mati, yang tidak dapat bergerak tanpa

digerakkan oleh manusia. Aturan atau norma perbuatan manusia itulah yang

menentukan, yang menjadi tujuan sebenarnya. Kekuasaan itu tidak terletak pada

wujud barang-barang itu. Kekuasaan social terletak dalam kekuatan pendorong

tanggapan norma-norma tertentu. Negara sebagai kekuasaan tidak berdiri di belakang

norma-norma hukum. Negara itu adalah tatanan cita-cita yang telah menjadi

kenyataan. Sedetik saja kekuatan pendorong ideology ini hilang, maka hilnglah

kekuasaan Negara itu, walaupun jumlah senapan mesin tidak berubah. Demikianlah

pendapat Kelsen yang telah mengidentikkan Negara dengan hukum.

Pendapat Kelsen di atas ditanggapi oleh Kranenburg. Ia mengakui bahwa

kekuasaan itu bukan barang, tetapi proses-prose psikis. Negara adalah gejala psikis,

dan Negara adalah sebuah system yang teratur ; begitu juga hukum adalah gejala

psikis, dan tatanan hukum juga adalah system yang teratur. Namun kata Kranenburg

hal itu tidak menjadikan Negara identik dengan hukum. Ia mengatakan bahwa Kelsen

telah membuat kesalahan logis dengan mengambil kesimpulan bahwa tatanan Negara

dan tatanan hukum dapat dimasukkan dalam satu pengertian yang lebih luas dan lebih

tinggi, sehingga kedua-duanya termasuk dalam arti umum system, yaitu gejala-gejala

yang satu dengan yang lain tersangkut paut dan tersusun bulat, dan kedua-duanya

juga termasuk dalam system gejala-gejala yang akhirnya setelah dianalisis ternyata

bersifat psikis.

Dilihat dari sudut bahasa, menurut Kranenburg, Negara dan hukum itu tidak

sama. Ia memberikan contoh-contoh istilah : tindakan Negara, pertanggungjawaban

Negara, kepala Negara, kepentingan Negara, apabila kata “Negara” pada istilah itu